Bapenda Ketapang - Sebagai salah satu daerah dengan wilayah terluas di Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang menghadapi tantangan geografis yang besar dalam pemerataan layanan publik. Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang, bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD) Wilayah Ketapang melalui inovasi Samsat GOKATAN (Samsat Goes to Kecamatan).

Program ini bukan sekadar upaya memindahkan lokasi pelayanan, melainkan manifestasi nyata dari birokrasi yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada kemudahan masyarakat di tingkat akar rumput.

cek jadwal kunjungan GOKATAN di Kecamatan anda melalui Media Sosial Instagram dan Facebook Bapenda Ketapang

Tugas dan Fungsi Strategis

Samsat GOKATAN mengemban peran krusial dalam ekosistem pendapatan daerah. Secara operasional, layanan ini memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

• Pelayanan Administrasi: Menyelenggarakan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
• Fungsi Edukasi: Menjadi garda terdepan dalam mensosialisasikan pentingnya tertib administrasi kendaraan dan kepatuhan pajak langsung kepada warga di pelosok kecamatan.
• Fungsi Verifikasi Data: Melakukan validasi data kendaraan bermotor di lapangan guna memastikan basis data perpajakan daerah yang lebih akurat dan mutakhir.

Manfaat Bagi Masyarakat dan Daerah

Kehadiran Samsat GOKATAN memberikan dampak positif yang luas. Bagi masyarakat, layanan ini secara signifikan memangkas biaya transportasi dan waktu tempuh. Warga di kecamatan yang jauh dari pusat kota—seperti Sandai, Marau, atau Simpang Hulu kini tidak perlu lagi menempuh perjalanan berjam-jam menuju Kantor Samsat di Kecamatan Delta Pawan hanya untuk urusan pajak tahunan.

Bagi Pemerintah Daerah, program ini efektif dalam meningkatkan tax ratio dan kepatuhan wajib pajak. Dengan kemudahan akses, potensi kebocoran pendapatan akibat tunggakan pajak dapat ditekan, yang pada akhirnya memperkuat struktur finansial daerah untuk pembangunan infrastruktur.

Sinergi Bapenda Provinsi dan Bapenda Kabupaten Ketapang.

Keberhasilan Samsat GOKATAN merupakan buah dari kolaborasi erat antara Bapenda Provinsi Kalimantan Barat dan Bapenda Kabupaten Ketapang. Bentuk kerja sama ini mencakup beberapa pilar utama:

• Layanan Terpadu (One Stop Service): Dalam banyak kesempatan, GOKATAN juga menyandingkan layanan PKB (Provinsi) dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak daerah lainnya (Kabupaten), sehingga warga dapat menyelesaikan berbagai kewajiban pajak dalam satu pintu.
• Dukungan Logistik: Bapenda Kabupaten memfasilitasi koordinasi dengan pihak Kecamatan dan Desa untuk penyediaan tempat serta pengamanan, memastikan operasional tim lapangan berjalan optimal di wilayah terpencil.

Opsen Pajak: Instrumen Baru Penggerak Ekonomi Lokal

Hal yang paling fundamental dalam pelaksanaan Samsat GOKATAN di tahun 2026 ini adalah penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Tarif Opsen ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Dengan adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB, sebagian dari nilai pajak yang dibayarkan warga Ketapang di gerai GOKATAN akan langsung masuk ke Kas Daerah Kabupaten Ketapang secara real-time.

Skema ini mengubah paradigma GOKATAN; layanan ini bukan lagi sekadar bantuan dari Provinsi, melainkan "mesin" pendapatan mandiri bagi Kabupaten Ketapang. Setiap rupiah yang disetorkan warga melalui GOKATAN memiliki kontribusi langsung dan instan terhadap pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik di wilayah Kabupaten Ketapang sendiri.

Kesimpulan

Samsat GOKATAN adalah bukti bahwa inovasi dan kolaborasi lintas instansi dapat meruntuhkan batasan geografis. Melalui semangat jemput bola dan dukungan sistem Opsen yang transparan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Ketapang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat kemandirian fiskal daerah demi kesejahteraan masyarakat "Tanah Kayong".