Bapenda Ketapang - Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, S.H., didampingi Sekretaris Daerah Repalianto, S.Sos., M.Si., Asisten Administrasi Pembangunan (Asisten II) Syamsul Islami, S.IP., MT., Staf Ahli Bupati Drs. H. Darma, M.Pd., serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ketapang Drs. P. Devie Frantito, MM., memimpin Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini berlangsung di Aula Rapat Kantor Bupati Ketapang pada Senin (18/05/2026).
Rapat tersebut fokus membahas sejumlah poin strategis, diantaranya perumusan berbagai strategi optimalisasi guna mendongkrak penerimaan PAD Kabupaten Ketapang, serta penyediaan berbagai kemudahan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis digital (elektronifikasi) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, agenda krusial yang turut dibahas adalah pemetaan target PAD untuk periode tahun 2026 hingga 2030 di setiap Perangkat Daerah (PD). Dalam sesi ini, dilakukan evaluasi mendalam serta penyusunan proyeksi target yang realistis namun tetap optimistis guna mendanai pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Jamhuri Amir, S.H., menekankan betapa pentingnya optimalisasi penerimaan PAD sebagai pilar utama dalam mendukung pembangunan daerah secara maksimal. Beliau juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk terus meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui pengelolaan pendapatan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
"Target PAD 2026–2030 yang telah disusun harus menjadi acuan kerja yang jelas. Kita membutuhkan komitmen nyata dan kerja keras dari seluruh Perangkat Daerah penghasil agar target selama lima tahun ke depan ini dapat terpenuhi secara konsisten," tegas Wabup.
Merespons arahan tersebut, seluruh Kepala Perangkat Daerah yang hadir menyatakan komitmen penuh untuk mengawal dan memenuhi target PAD yang telah ditetapkan di instansi masing-masing hingga tahun 2030. Komitmen ini akan diwujudkan melalui inovasi pelayanan, pengawasan potensi pajak dan retribusi yang lebih ketat, serta pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi.